PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR TANPA DILENGKAPI SURAT YANG SAH DI POLRESTA PADANG

Ragandhi, Tanlin (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR TANPA DILENGKAPI SURAT YANG SAH DI POLRESTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Accepted Version Download (142kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seperti SIM dan STNK merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Polresta Padang. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat kepolisian dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui sistem tilang, baik elektronik (E-TLE) maupun non-elektronik, serta operasi rutin yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan studi kepustakaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang? dan 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut?Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi, serta sikap "nekat" pengendara yang merasa tidak akan dikenakan sanksi. Penegakan hukum didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 288 ayat (1) mengenai kewajiban membawa surat-surat kendaraan bermotor, serta Pasal 281 tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, digunakan juga dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Kendala utama yang dihadapi pihak kepolisian meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pertimbangan sosial dan ekonomi dalam penindakan, khususnya terhadap pelanggaran oleh masyarakat kurang mampu. Saran dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan sosialisasi hukum, edukasi publik, serta pembentukan regulasi dan kerja sama antarinstansi untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan humanis. Kata Kunci: Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item