IMPLEMENTASI RESTITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 1/RES.PID/2023/PN BKT

Fachrie, Yogie (2025) IMPLEMENTASI RESTITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 1/RES.PID/2023/PN BKT. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER & ABSTRAK(1).pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Bab I) BAB I - PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (437kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV -PENUTUP.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (Daftar Pustataka) DAFTAR PUSTAKA(9).pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL YOGIE.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Abstrak Ketika hukuman restitusi (ganti rugi) tidak disanggupi pelaku karena satu dan lain alasan maka alternatif lain yang digunakan biasanya berupa pidana pengganti. Dengan mempelajari penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yang tidak memformulasikan pidana pengganti maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan untuk melakukan eksekusi penetapan tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi restitusi oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 3) Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restitusi baik berdasarkan putusan pengadilan maupun penetapan hakim dalam hal restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian dan analisis ialah : 1) Jaksa tidak bisa serta merta melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku apabila dalam pelaksanaanya terpidana/ termohon tidak mampu untuk membayar restitusi yang telah ditetapokan oleh hakim, sehingga penetapan hakim tidak bisa dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 2) bahwa pertimbangan hukum penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt belum sedikitpun menyinggung tentang perlindungan hukum terhadap anak memngingat perkara yang dihadapi ialah anak sebagai korban tindak pidana yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus selesaikan lewat cara-cara melebihi (beyond) hukum. 3) Kendala yang ditemukan terhadap pelaksanaan restitusi berdasarkan penetapan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitufaktor hukum (regulasi), faktor penegak hukum (aparat penegak hukum), faktor masyarakat (individu). Kata kunci: Implementasi Restitusi, Tindak Pidana, Penetapan Pengadilan

Actions (login required)

View Item