PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI YANG TIMBUL DALAM PROSES ADDENDUM KONTRAK PADA PEKERJAAN REKONSTRUKSI BENDUNG/CEKDAM SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Arni, Angelia (2025) PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI YANG TIMBUL DALAM PROSES ADDENDUM KONTRAK PADA PEKERJAAN REKONSTRUKSI BENDUNG/CEKDAM SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) Tesis_Angelia_editok (watermark)-coverabstrak.pdf - Published Version Download (722kB)
	Text (Bab I) Tesis_Angelia_editok (watermark)-Bab I.pdf - Published Version Download (766kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) Tesis_Angelia_editok (watermark)-Bab IV.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Daftar Pustaka) Tesis_Angelia_editok (watermark)-dapus.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (Tesis Full) Tesis_Angelia_editok (watermark)-full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa hukum yang timbul dalam proses addendum kontrak pada proyek Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman. Sengketa terjadi antara penyedia jasa, PT. Suci Esalestari, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai pengguna jasa, akibat keterlambatan dan penghilangan klausul dalam dokumen addendum yang dinilai merugikan pihak penyedia. Permasalahan hukum dalam penelitian ini mencakup pengaturan addendum kontrak dalam hukum jasa konstruksi, kesesuaian prosedur pelaksanaan addendum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis kasus, dan wawancara terhadap pihak terkait. Data diperoleh melalui studi dokumen kontrak, surat-menyurat para pihak, serta proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan addendum kontrak tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, serta melanggar ketentuan Pasal 54 Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021. Penyimpangan prosedur berupa penundaan MC-0, ketidakterbukaan informasi, serta penghilangan klausul sepihak telah menyebabkan ketidakseimbangan posisi para pihak, berujung pada gugatan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi, namun proses tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme pencegahan sengketa kontrak dalam sistem pengadaan jasa konstruksi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis terkait prosedur perubahan kontrak, peningkatan kapasitas administrasi pengguna jasa, serta penerapan asas keadilan dan transparansi sebagai prasyarat sahnya setiap perubahan kontraktual untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang. Kata Kunci: Sengketa Konstruksi, Addendum Kontrak, Pengadaan Jasa Konstruksi, Keadilan Kontraktual, Hukum Kontrak.

Actions (login required)

View Item