SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENANGANAN SAMPAH ANTARIKSA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL (STUDI: KASUS SAMPAH LUAR ANGKASA CZ5B YANG JATUH DI SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 2022)

FADHEL, MUHAMMAD (2025) SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENANGANAN SAMPAH ANTARIKSA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL (STUDI: KASUS SAMPAH LUAR ANGKASA CZ5B YANG JATUH DI SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 2022). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (860kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS.pdf - Published Version Download (714kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Sampah antariksa merupakan isu strategis dalam hukum keantariksaan karena dapat membahayakan lingkungan ruang angkasa serta keselamatan masyarakat di wilayah suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan nasional terkait sistem pertanggungjawaban penanganan sampah antariksa, serta penerapannya dalam studi kasus jatuhnya puing roket Long March 5B (CZ-5B) di Sanggau, Kalimantan Barat pada tahun 2022, dan relevansinya dengan kasus jatuhnya serpihan roket upperstage Falcon 9 di Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan pertanggungjawaban hukum internasional dan nasional terkait penanganan sampah antariksa, serta (2) sistem penanganan sampah antariksa pada kasus jatuhnya sampah luar angkasa CZ5B dan Falcon 9 di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, sistem pertanggungjawaban terhadap sampah antariksa terdiri dari tiga yaitu absolute/strict liability, based on fault. dan join liability. Sistem pertanggungjawaban antariksa ditujukan kepada negara. Pengaturannya lebih lanjut secara internasional dalam Pasal VI, VII, dan IX Outer Space Treaty 1967 dan Pasal II, III, IX, dan XII Liability Convention 1972 beserta Pasal I dan II ARSIWA dan terakhir resolusi A/62/20/2007 tentang Space Debris Mitigation Guidelines. Secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996, serta mengembangkan pengaturannya dalam hukum nasional melalui Pasal 2 huruf f, Pasal 8 huruf e, Pasal 58 ayat (3)-(5), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mekanisme penanganan sampah antariksa pada kasus CZ5B, Sanggau, Kalimantan Barat 2022, berupa identifikasi objek oleh BRIN, namun jika berbahaya dilaporkan melalui INASA, koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh BRIN dan KEMLU.

Actions (login required)

View Item