PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI AKIBAT BALAS DENDAM (REVENGE PORN) YANG MENGALAMI VICTIM BLAMING PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat)

Azzahra Nur, Fitria (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI AKIBAT BALAS DENDAM (REVENGE PORN) YANG MENGALAMI VICTIM BLAMING PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (477kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya adalah Pornografi Akibat Balas Dendam (revenge porn), yang umumnya dialami oleh perempuan. Tidak hanya menimbulkan kerugian psikis dan sosial, para korban juga kerap menjadi sasaran victim blaming, terutama pada tahap penyidikan. Hal ini berdampak pada keberanian korban dalam melapor dan menghambat proses penegakan hukum yang berpihak pada korban. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender berbasis digital. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (revenge porn) yang mengalami victim blaming pada tahap penyidikan? dan Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat terhadap perempuan korban pornografi akibat balas dendam (revenge porn) yang mengalami victim blaming pada tahap penyidikan?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain meliputi: menjaga kerahasiaan identitas korban, pemberian informasi mengenai hak pendampingan hukum dan perkembangan perkara, pemeriksaan oleh penyidik perempuan, penyediaan ruang pemeriksaan khusus, ruang aman tanpa tekanan, upaya penghapusan konten asusila yang tersebar, serta penyediaan rumah aman bagi korban. Di sisi lain, perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi mencakup korban yang tidak terbuka karena rasa malu, rumah aman yang tidak lagi berfungsi, kurangnya pelatihan aparat mengenai UU TPKS dan perspektif gender, terbatasnya personel IT, hingga tantangan teknis dalam penanganan barang bukti digital. Adapun saran yang diberikan adalah diperlukannya peningkatan kapasitas penyidik, kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendamping korban, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan hukum berjalan secara optimal dan berpihak pada korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pornografi Akibat Balas Dendam, Victim Blaming, Penyidikan, UU TPKS.

Actions (login required)

View Item