PENGATURAN INTERNASIONAL TERKAIT PENDAFTARAN MEREK NON-TRADISIONAL STUDI: PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Syahrani, Anggraini (2025) PENGATURAN INTERNASIONAL TERKAIT PENDAFTARAN MEREK NON-TRADISIONAL STUDI: PELAKSANAANNYA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perkembangan merek dalam hukum kekayaan intelektual telah melahirkan bentuk baru yang dikenal sebagai merek non-tradisional, yaitu tanda yang tidak selalu dapat dilihat secara visual seperti suara, aroma, bentuk tiga dimensi, hologram, dan lainnya. Dalam lingkup internasional, pengaturan mengenai merek non-tradisional berkembang melalui instrumen seperti TRIPs Agreement, Paris Convention, dan hasil forum Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) di bawah WIPO. Indonesia sebagai negara anggota telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tersebut dan melakukan harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun penggunaan istilah merek ini belum diatur secara norma dalam hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan merek non-tradisional menurut hukum internasional dan hukum nasional? Kedua, Bagaimana pelaksanaan pendaftaran merek non-tradisional secara internasional dan nasional? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pendaftaran internasional terkait merek non-tradisional serta bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya norma yang mengatur merek non-tradisional pada hukum internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs serta Protokol Madrid dan hukum nasional. Perbedaan karakteristik dengan merek tradisional mengharuskan untuk dilampirkannya bukti daya pembeda merek non-tradisional agar dapat didaftarkan secara internasional maupun di Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan merek. Sehingga, diperlukan pembaruan regulasi pada hukum internasional dan nasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna mendukung perlindungan merek non-tradisional yang lebih komprehensif di Indonesia.

Actions (login required)

View Item