Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

Sari, Farni Aulia (2025) Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text ((BAB VI Penutup)) Bab 6 Penutup.pdf Download (30kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (100kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilatar belakangi sebab capaian mutu layanan pada pendidikan dasar masih kurang dari 100%. Pendekatan kualitatif diimplementasikan dalam studi ini dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif. Observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah sejumlah teknik yang diimplementasikan untuk mengumpulkan data. Purposive sampling adalah teknik yang dimanfaatkan untuk mengambil sampel. Di lain sisi, absah tidaknya data yang dikumpulkan peneliti akan diuji dengan memanfaatkan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang memuat empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan variabel teori implementasi Edwards III, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sudah sukses melaksanakan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tetapi, sejumlah indikator belum berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, variabel komunikasi memperlihatkan bahwa meskipun para pelaksana sudah menerima informasi kebijakan, tetapi sasaran kebijakan, yakni unit satuan sekolah belum menerimanya secara luas. Kedua variabel sumber daya yang memperlihatkan bahwa dua dari empat sumber daya yang dibutuhkan, yakni informasi dan kewenangan sudah tersedia. Tetapi, anggaran masih memberikan batasan pada indikator sarana dan sumber daya manusia. Selain itu, pengangkatan birokrat pada variabel disposisi sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tim. Di lain sisi sebab tidak ada pendanaan khusus, maka tidak ada insentif yang diberikan, sehingga tidak mempengaruhi keinginan pelaksana untuk lebihmendorong pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan. Variabel terakhir adalah struktur birokrasi, yang meliputi SOP dan fragmentasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar sudah maksimal.

Actions (login required)

View Item