Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Junior, Chindy Trivendi (2025) Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (417kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL CHINDY.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon melawan kotak kosong pertama sekali muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Namun mekanisme kotak kosong ini tidak diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru sebab terdapat pasangan calon yang didiskualifikasi. Pilkada Banjarbaru hanya diikuti satu pasangan calon, akan tetapi KPU Banjarbaru tidak mencetak ulang surat suara dengan dalih tidak cukup waktu sehingga suara yang mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi dihitung sebagai suara tidak sah. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Bagaimana konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada calon tunggal tanpa kotak kosong dalam pemilihan walikota banjarbaru tahun 2024? Kedua, Bagaimana konsep ideal regulasi kotak kosong dalam pilkada calon tunggal akibat diskualifikasi pasangan calon sebelum hari pemungutan suara? Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru satu pasangan calon tanpa adanya kotak kosong telah bertentangan dengan asas pemilihan yang demokratis sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pemilihan demikian menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan sehingga bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu, yakni asas bebas sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Lebih lanjut dibutuhkan reformulasi sebab terdapat celah ketidakpastian hukum dalam penyesuaian logistik Pilkada, dalam hal ini menambahkan Pasal 120A dalam Undang-Undang Pilkada 1/2015. Kemudian tambahan kewajiban KPU untuk mencetak ulang surat suara akibat diskualifikasi terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara untuk menyesuaikan model surat suara dengan pemilihan satu pasangan calon. Dalam hal diskualifikai kurang dari 29 hari sebelum hari pemungutan suara, KPU melakukan penundaan pemilihan dalam jangka waktu 25 hari terhitung sejak tanggal penetapan pembatalan pasangan calon guna menyesuaikan logistik Pilkada terkhusus surat suara.

Actions (login required)

View Item