PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

Ihsan Dimas, Haryadi (2025) PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan administrasi kependudukan merupakan hal dasar yang sangat penting bagi setiap masyarakat Indonesia untuk dapat mengakses layanan-layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Pemenuhan administrasi kependudukan ini pada dasarnya adalah pengesahan oleh pemerintah atas status seseorang sebagai warga negara yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi penataan dan penerbitan dokumen kependudukan, pengelolaan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Ketika hak administrasi kependudukan seseorang telah terpenuhi, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terkait, karena masyarakat tersebut telah terdaftar sebagai warga negara yang sah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua hal utama yang menjadi fokus pembahasan: pertama, bagaimana pengaturan pemenuhan hak administrasi kependudukan di Kampung Naga oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; kedua, bagaimana implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan di Kampung Naga oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk menganalisis data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan khusus yang mengatur status administrasi kependudukan di Kampung Naga. Oleh karena itu, Kampung Naga secara langsung tunduk pada peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kampung Naga. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya harus melakukan koordinasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan agar hak-hak kependudukan masyarakat Kampung Naga dapat dipenuhi dengan baik. Meskipun implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan di Kampung Naga sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah kondisi geografis Kampung Naga yang terletak di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Selain itu, banyak masyarakat di Kampung Naga yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan membaca dan menulis, sehingga akses terhadap layanan administrasi kependudukan menjadi terbatas.

Actions (login required)

View Item