KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMERINTAHAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Dara, Yuwinda (2025) KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMERINTAHAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) AbstrakDara.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (BAB I) BAB I Skripsi Text_DARA-20250612155912.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (BAB IV) BAB IV FIX DARA-20250612160034.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_Dara-20250612160110.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Full Text Skripsi) Fix SKRIPSI Full Text KOMPRE_DARA-20250612155638.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sekaligus menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di wilayah IKN. Namun, pembentukan Otorita IKN menimbulkan persoalan hukum terkait bentuk dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, bagaimanakah konstitusionalitas desain wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia? dan kedua, Bagaimanakah konstitusionalitas desain jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan konstitusional dalam desain Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Beberapa di antaranya adalah penggunaan nomenklatur "otorita" yang tidak dikenal dalam sistem pemerintahan daerah, ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta mekanisme penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden tanpa proses pemilihan. Selain itu, jabatan Kepala Otorita lebih merepresentasikan kepala wilayah administratif daripada kepala pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam sistem otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar desain Pemerintahan Daerah Khusus IKN diarahkan menjadi wilayah administrasi. Apabila tetap ingin menerapkan bentuk pemerintahan daerah khusus, maka perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara masa persiapan pembangunan IKN dan masa pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di wilayah tersebut.

Actions (login required)

View Item