Collaborative Governance dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan

Pohan, Nur Latifa (2025) Collaborative Governance dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (562kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (BAB VI Kesimpulan dan Saran) BAB VI.pdf - Published Version Download (415kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (Skripsi Full Text) E-SKRIPSI NUR LATIFA POHAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (51MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kabupaten Pelalawan membentuk Kelompok Kerja Klaster (Pokja Klaster) sebagai upaya kolaboratif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, TNI Komando Distrik 0313/KPR, Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, serta pihak swasta yang diwakilkan oleh PT Gandaerah Hendana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawacara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sementara keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash, namun belum berjalan optimal. Dilihat dari variabel kondisi awal, dalam kolaborasi ini masyarakat belum dilibatkan secara formal dalam Pokja Klaster, sehingga melemahkan prinsip inklusivitas. Selain itu, pembagian peran antar anggota Pokja Klaster belum jelas, terutama peran Pemerintah Daerah yang masih bersifat konvensional. Kontribusi perusahaan swasta terlihat lebih dominan, terutama dalam memberikan insentif, sementara Pemerintah Daerah kerap terkendala anggaran. Ketimpangan ini berpotensi mengganggu keberlanjutan kolaborasi. Dari variabel desain kelembagaan, belum adanya forum tetap serta sistem evaluasi dan monitoring bersama dapat memperlemah koordinasi dan transparansi. Di lapangan, kolaborasi telah mencakup tahap pencegahan, penanggulangan, dan pasca-penanggulangan. Namun demikian, keberadaan kolaborasi ini telah memberikan hasil positif. Respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat dan area kebakaran cenderung menurun dibandingkan sebelum kolaborasi terbentuk, meskipun hasilnya masih fluktuatif.

Actions (login required)

View Item