IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Saripah, Rahmaini (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (361kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan penegakan hukum saat ini mengarah pada pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menekankan penanganan perkara pidana dengan melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai pemulihan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu pengadilan yang telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 adalah Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Apakah hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam menyelesakian kasus pidana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam beberapa putusan diantaranya Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/Pn Psb dan Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/Pn Psb. Diantara 5 (lima) perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, 2 (dua) diantanya telah terlaksana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu delik aduan dan tindak pidana ringan. 3 (tiga) jenis perkara lainnya seperti tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan belum terlaksana karena tindak pidana itu tidak sampai ke pengadilan, disebabkan perkara tersebut biasanya telah selesai di tingkat kepolisian dan kejaksaan dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjemput perkara. Hambatan yang dialami hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, hakim harus memastikan antara korban dan terdakwa dapat melakukan perdamaian, waktu untuk memutus perkara yang singkat sedangkan proses peradilan ternyata tetap membutuhkan waktu yang lama, pengakuan terdakwa terhadap kejahatan yang dilakukan karena pengakuan ini menjadi prasyarat terlaksananya keadilan restoratif, selain itu ada juga kesepakatan antara korban dan terdakwa yang belum terpenuhi.

Actions (login required)

View Item