IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TERKAIT PERSIDANGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Monica, Putri (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TERKAIT PERSIDANGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Upaya pembaharuan hukum yang berspektif gender, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana Perma ini menjadi pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara perempuan guna perlindungan yang setara khususnya terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Berdasarkan hasil joint monitoring yang dilakukan oleh LBH Padang, masih ditemui hakim Pengadilan Negeri Padang yang melanggar Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 saat persidangan perempuan korban kekerasan seksual. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang? Kedua, bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang? Ketiga, bagaimana perspektif hakim terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di Pengadilan Negeri Padang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana dengan baik, hakim melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan amanat pada Perma No. 3 Tahun 2017. Kendala yang ditemukan oleh hakim selama persidangan yaitu tidak dapat mencegah praktisi hukum yang menggali informasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat intim, Pasifnya LPSK dalam memantau persidangan sehingga tidak ada pengawasan yang efektif, dan kurangnya sosialisasi dan evaluasi secara berkala mengenai Perma No.3 Tahun 2017. Perspektif hakim terhadap Perma No.3 Tahun 2017 yaitu Perma ini berkontribusi dalam mengubah cara pandang di Pengadilan sehingga terciptanya sistem peradilan yang adil dan sensitif terhadap isu gender. Adapun saran yang diberikan adalah menetapkan sanksi tegas bagi praktisi hukum yang tidak mematuhi prosedur khusus terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual agar ada konsekuensi nyata terhadap pelanggar guna memberikan perlindungan maksimal terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual dan perlu diadakan kolaborasi pelatihan dan monitoring evaluasi (monev) yang lebih intensif secara berkala bagi semua praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat guna membentuk pola pikir yang sama.

Actions (login required)

View Item