PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM PROVINSI JAMBI (Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas)

Nadya, Farha (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM PROVINSI JAMBI (Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara Indonesia menggunakan sistem hukum tertulis yakni norma perundang-undangan dan juga hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan aturan adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti di Provinsi Jambi yang masih terdapat suku asli, yakni Suku Anak Dalam atau yang dikenal dengan orang rimba atau orang sanak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah: Pertama, Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas? Kedua, Bagaimanakah kendala yang terjadi pada saat penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas?. Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu, Yuridis Empiris dengan Sifat Penelitian Deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap tindak pidana kesusilaan masih dipergunakan hingga saat ini dan sanksi yang diberikan kepada pelaku ialah denda. Denda dengan membayarkan sejumlah keping kain (kain panjang) atau dapat diganti dengan uang seharga jumlah keping kain yang diputuskan. Kedua, terdapat beberapa faktor dalam kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam. Faktor keluarga dan faktor tumenggung itu sendiri. Keluarga pelaku yang tidak setuju dengan sanksi yang diberikan akan mengganggu jalannya persidangan. Faktor kedua yakni faktor tumenggung, tumenggung yang tidak dapat memberikan sikap adilnya dalam penyelesaian perkara membuat kesenjangan antara pelaku sebelumnya yang sudah di adili. Terhadap kendala yang ada, diharapkan kepada pihak ketemenggungan lebih adil dalam menyelesaikan perkara.

Actions (login required)

View Item