PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI NAGARI MANINJAU KABUPATEN AGAM

Maisarah Maulidah, Hasanah (2025) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI NAGARI MANINJAU KABUPATEN AGAM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, termasuk tanah ulayat kaum. Namun implementasi program ini di Nagari Maninjau, Kabupaten Agam, masih menghadapi berbagai permasalahan hukum dan administratif. Adapun tujuan penelitian ini terbagi dalam tiga rumusan masalah yakni; pertama, bagaimana proses penetapan nagari Maninjau sebagai lokasi PTSL ? kedua, bagaimana proses pembuatan alas hak sebagai dasar pendaftaran tanah ulayat kaum di nagari Maninjau? Ketiga, bagaimana proses Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kantor Pertanahan Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pemangku adat, serta pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL, serta hukum adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau masih mengalami kendala, terutama dalam aspek administrasi dan persyaratan hukum. Kesulitan dalam memperoleh persetujuan seluruh anggota kaum, ketidaksesuaian antara hukum agraria dan hukum adat Minangkabau, serta kekhawatiran pemangku adat terhadap perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik merupakan beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas program ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam juga berdampak pada lambatnya penyelesaian sertifikasi tanah ulayat kaum. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum agraria nasional dan hukum adat Minangkabau agar tanah ulayat kaum dapat terdaftar tanpa menghilangkan karakteristik komunalnya. Selain itu, diperlukan kebijakan teknis yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan PTSL agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item