Studi Tentang Urgensi Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DIKO, JASTEROMA (2012) Studi Tentang Urgensi Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) S1 Hukum 2012 Diko Jasteroma 0810112192.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi digolongkan"extra ordinary crime" yang artinya tindak pidana yang luar biasa dan perlu penanganan yang ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang - Undang No 30 Tahun 2002. Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk melalui Undang - Undang No 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap pengadilan negeri di Ibu kota Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian Stud! Tentang Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi rumusan masalaii, Apakah yang menjadi Urgensi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi daerah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Untuk mengetahui permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dcngan menggunakan studi kepustakaan. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan yang menjadi Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara Iain, a) Amanat dari Undang - Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, b) Untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhan dan biaya ringan, c)Untuk mewujudkan persamaan persepsi dalam memandang tindak pidana korupsi merupahkan ekstra ordinary crime,d) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat beiperan aktif dalam upaya represif pada tahun 2011 pengadilan tindak pidana korupsi daerah di Indonesia telah memeriksa, mengadili dan memutus 872 perkara dan 40 kasus di vonis bebas dan sisanya divonis terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian diambil kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah sangat berperan aktif dalam upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Serta Penulis memberikan saran menggenai Urgensi pengadilan Tindak pidana Korupsi Daerah Sangat Penting dan harus didirikan di setiap Ibu Kota Kabupaten/ Kota dengan catatan berdasarkan peta persebaran tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi beijalan efektif dan efisien dan Harus dilakukan Pengawasan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi daerah yang diawasi oleh Mahkamah Agung dan hakim-hakimnya turut diawasi oleh Komisi Yudisial.

Actions (login required)

View Item