KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Irwan, Saputra (2024) KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. S2 thesis, Program Magister Kenotariatan.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Tesis Irwan Saputra Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Bab 1) Full Tesis Irwan Saputra Bab 1.pdf - Published Version Download (494kB)
	Text (Bab Akhir) Full Tesis Irwan Saputra Bab Akhir.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Tesis Irwan Saputra Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Irwan Saputra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI PASCA BERLAKUKANYA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Irwan Saputra, 2120123031, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023 ABSTRAK Didalam UUPA untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni Sertipikat. Sehingga dengan Sertipikat itu pemegang hak atas tanah akan terjamin eksitensi haknya. Namun pada saat ini sering kali menimbulkan kekhwatiran bagi masyarakat karena meski sudah memiliki Sertipikat yang sah namun jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya masih kurang. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.Rumusan masalah dalam penerlitian ini pertama Bagaimana Perindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan Produksi Konservasi, kedua Bagaimana Kepastin Hukum Status Sertipikat Hak Milik Pada Kawasan Hutan Produksi Konservasi Sejak Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Hasil Penelitian Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal ini negara tidak menjamin mutlak yaitu mengenai data yang disajikan dalam sertipikat karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem campuran yaitu sistem publikasi negatif bertendens positif (Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997) yang berarti bahwa selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan kepengadilan yang merasa lebih berhak maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat (2) UUPA), , maka dengan terciptanya kepastian hukum tentu telah memberi perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Demikian juga halnya sertipikat di akui dan dijamin sekalipun dalam kawasan hutan sebab hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat (pasal 5 ayat (1) UUK). Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi, Preventif yaitu: 1. Pemberian Surat Keterangan Status Lahan, 2. Melakukan pendataan masyarakat secara rutin, 3. Melakukan penyuluhan. Represif, yaitu: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertipikat, Hak Milik, Kawasan Hutan

Actions (login required)

View Item