Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ( Studi Pada Bidang Pedgembangan Destinaai Pariwisata)

Fitri, Ritma (2014) Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ( Studi Pada Bidang Pedgembangan Destinaai Pariwisata). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2014 RITMA FITRI 0910841007.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (41MB)

Abstract

ABSTRAK Ritma Fitri, No.BP 0910841007, Implementasi Peraturan GubernurSumatera Barat Nomor 103 Tabun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Studi Pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata). Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2013. Dibimbing oleh: Hendri Koeswara, S.IP, M. Soc.sc dan Wewen Kusumi Rabayu, S.AP, M.SL Skripsi ini terdiri dari 195 halaman dengan referensi 16 buku teori, 8 buku metode, 3 Buku Dokumen Disbudpar Sumbar, S skripsi, 2 artikel surat kabar, 8 Peraturan perundangundangan dan 2 website internet. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 103 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Keija Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Studi Pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata). Fokus penelitian adaiah pada pelaksanaan Tupoksi oleh Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya buruk dan masih rendahnya pengelolaan Pariwisata di daerab tujuan pariwisata Sumatera Barat. Kondisi ini menjadikan tidak nyamannya para wisatawan ketika berkunjung ke Sumatera Barat yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya preman yang meminta pungutan liar karena tidak adanya pengelola khusus di lapangan selama berwisata, tempat pariwisata yang masih tidak tetjaga kebersibannya serta pelaku wisata masib tidak memberikan pelayanan yang baik. Permasalahan seperti inipim juga banyak ditemui pada 10 destinasi pariwisata unggulan yang perlu dikunjungi di Sumatera Barat. Namun, dalam implementasinya terdapat permasalahan-permasalahan yakni, para aktor pelaksana yang masih belum paham dengan tugasnya, staf yang dibutuhkan kurang maksimal, kurangnya kesadaran masyarakat setempat sebagai insan pariwisata, masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mengelola pariwisata dan koordinasi yang bermasalah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe atau metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara itu, triangulasi data yang peneliti lakukan adaiah triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang mengemukakan 4 (empat) faktor yang memengaruhi implementasi kebijakaan, yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi dari Tupoksi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kurang beijalan efektif. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan fakta bahwa masih adanya permasaJaban-permasalaban selama menjalankan Tupoksi

Actions (login required)

View Item