KEDUDUKAN HUKUM HOLDING ULTRA MIKRO SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Syafitri, Triyana (2025) KEDUDUKAN HUKUM HOLDING ULTRA MIKRO SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK TRIANA.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Bab I) BAB I TRIANA.pdf - Published Version Download (632kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI TRIANA.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA TRIANA.pdf - Published Version Download (693kB)
	Text (Disertasi Full) FULL DISERTASI TRIYANA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Abstrak KEDUDUKAN HUKUM HOLDING ULTRA MIKRO SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Triyana Syahfitri Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2025) Tidak tegasnya kebijakan dalam pembentukkan Holding Ultra Mikro, berdampak kepada bergesernya tujuan Public Service Obligation. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, pertama, bagaimana kedudukan hukum Holding Ultra Mikro sebagai upaya perbaikan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam Holding Ultra Mikro menurut hukum positif di Indonesia. Ketiga, bagaimana sinergi Holding Ultra Mikro yang ideal sebagai upaya perbaikan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Metodologi penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder, kemudian diambil kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian yakni, Pertama, kedudukan hukum Holding Ultra Mikro, diatur didalam beberapa regulasi terkait, diantaranya didalam UU BUMN dan UU PT, yang masih mempertahankan status hukum sebagai subjek hukum yang mandiri. UU PT juga menyatakan bahwa penyertaan modal Negara menjadi modal perusahaan, namun di dalam UU keuangan Negara, bahwa penyertaan modal Negara kepada BUMN, masih merupakan dana Negara. Kondisi tersebut perlu penguatan terhadap PP No.73 Tahun 2021, agar mengatur pertanggungjawaban terhadap modal saham Negara yang disertakan ke modal saham BRI, serta mengatur hubungan hukum para pihak dalam Holding Ultra Mikro. Kedua, perlindungan hukum para pihak dalam Holding Ultra Mikro, masih berupa perlindungan hukum yang bersifat represif, karena bunga kredit dipengaruhi oleh Cost Of Fund, sehingga tidak serta merta dapat diberikan dengan bunga pinjaman yang rendah. Kreditur membutuhkan Cost Of Fund untuk biaya berjaga-jaga apabila terjadi Non Performing Loan, terutama pada kredit tanpa agunan, yang membuat kreditur berada sebagai kreditur konkuren. Dipihak lain, debitur juga perlu mendapatkan informasi mengenai kredit sinergi Holding Ultra Mikro, karena kredit yang diberikan tanpa agunan membuat pertanggungjawaban debitur kembali pada jaminan yang bersifat umum. Ketiga, sinergi Holding Ultra Mikro yang ideal sebagai upaya perbaikan ekonomi nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, yakni pemerintah harus tegas menentukan arah kebijakan yang berorientasi Public Service Obligation, tidak cukup hanya memberikan kemudahan mendapatkan pendanaan, perlu dilakukan scalling up usaha ultra mikro agar naik kelas menjadi UMKM guna Perbaikan Ekonomi Nasional, melalui pemberian subsidi bunga, asuransi dan restrukturisasi kredit. Kata kunci : Kedudukan Hukum, Holding Ultra Mikro, Perekonomian Nasional

Actions (login required)

View Item