Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pada Periode Pemerintahan 2008-2014

Fadhli, M Ryan (2013) Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pada Periode Pemerintahan 2008-2014. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA 2014 M RYAN FADHLI 0910841002.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK M Ryan Fadhli, BP 0910841002, Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam pada Periode Pemerintahan 2008-2014, Dibimbing oleh : Dr Ria Ariany, dan Maise Yulivestra S.Sos M.AP. Skripsi ini terdiri dari 219 halaman, 24 buku teori, 3 buku metode, 1 jurnal, 7 peraturan perundang-undangan, 5 laporan, 8 media cetak, dan 2 website internet Nagari Sungai Pua mendapatkan pengakuan atas perubahan-perubahan dalam bentuk reformasi di berbagai sektor oleh pemerintah kabupaten, provinsi bahkan Nasional. Hal ini tak lepas dari Program Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yaitu" kembali ke nagarr. Untuk melihat bagaimana reformasi birokrasi pada Pemerintah Nagari Sungai Pua penulis melihat dari masa periode transisi 2002-2008, dan dibandingkan dengan yang teijadi saat ini yaitu 2008-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode purposive sampling. Sebagalmana dalam penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan wawancara, studi literatur, dokumentasi, dan observasi untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan yang menjadi poin-poin penting agenda reformasi birokrasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua berdasarkan teori yang dikemukakan Turner dan Hule, Pertama, Restrukturisasi yang dilakukan adalah perubahan struktur organisasi, dan struktur kerja bahwa adanya masa peralihan sistem pemerintahan. Kedua, partisipasi ditujukan kepada masyarakat baik yang ada di kampung maupuan di rantau, bentuk reformasi lebih dioptimalkan dengan sistem pendekatan partisipasi pada perantau yang tergabung dalam IKSP. Ketiga, Sumber Daya Manusia yang profesional dengan adanya analisis jabatan, pelalihan dan pengembangan yang sesuai dengan bidang pekeijaan. Keempai, akuntabilitas yang transparan dilakukan dengan media buletin, website, dan LKPJ tahunan yang disusun secara lebih rinci dan dikelola secara matang. Kelima, kemitraan yang belum melibatkan sektor swasta karena kultur lokal pada masyarakat nagari yang masih kental. Hal tersebut diatas menandai bahwa antara masing-masing periode memiliki keterkaitan adanya transisi peralihan, antara rencana yang telah dibangun dan dipikirkan dengan penerapan secara matang sesuai perkembangan tuntutan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah reformasi birokrasi yang dilakukan Nagari Sungai Pua belum sempuma diterapkan, khususnya pada aspek kemitraan, karena budaya dan adat istiadat lokal yang masih kental mempengaruhi perilaku masyarakat Nagari Sungai Pua, namun demikian kegasama dalam bentuk kemitraan dialihkan menjadi pengoptimalan partisipasi perantau. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Nagari, Masa Transisi Peralihan

Actions (login required)

View Item