DINAMIKA KEPENTINGAN POLITIK DALAM UPAYA MERUBAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI DAN PENGATURAN PENGOPERASIAN JAM OPERASIONAL (PKL) DI PASAR RAYA KOTA PADANG TAHUN 2023

Angga, oktrianda (2025) DINAMIKA KEPENTINGAN POLITIK DALAM UPAYA MERUBAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI DAN PENGATURAN PENGOPERASIAN JAM OPERASIONAL (PKL) DI PASAR RAYA KOTA PADANG TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover) cover.pdf - Submitted Version Download (265kB)
	Text (bab 1 pendahuluan) pendahuluan (1).pdf - Published Version Download (509kB)
	Text BAB penutup.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text Dapus.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (full skripsi) skripsi full_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika kepentingan politik dalam upaya merubah Peraturan Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 mengenai lokasi dan pengaturan jam operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang Tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi melihat bagaimana suatu kelompok kepentingan pedagang toko memiliki perbedaan tuntutan dengan kelompok kepentingan lainnya yaitu PKL dalam sebuah konflik yang mana mereka memperjuangkan kepentingannya dalam tuntutan perubahan Perwako, sehingga kelompok kepentingan khususnya pedagang toko menilai tidak efektifnya peraturan tersebut agar pembuat kebijakan merespon dengan berencana akan mencabut ataupun mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan tuntutan. Peneliti menggunakan konsep Ekonomi Politik Kelembagaan dari Douglas C. North, yang berfokus pada tiga indikator utama, yaitu aturan formal, aturan informal, dan penegakan aturan. Noorth mengungkapkan bahwa institusi menekankan pentingnya institusi dalam mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Wali Kota (Perwako) ini bertujuan untuk menata PKL dalam rangka menciptakan kenyamanan, keteraturan, dan kebersihan lingkungan di kawasan perkotaan. Dengan penataan ini, diharapkan ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh PKL dan fungsi kota sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Serta dalam pengaruh dinamika kepentingan politik cenderung memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan seperti ini, dimana dalam peran politik yang ada penelitian ini bahwa dinamika kepentingan politik antara PKL dengan pedagang toko yaitu adanya proses perubahan peraturan sarat dengan nuansa politis terutama menjelang momen-momen politik seperti pilkada, dimana keberpihakan kepada PKL sering dijadikan komoditas politik. Maka dengan itu, turut mempengaruhi interaksi antara PKL, pedagang toko, dan pemerintah, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan perkotaan. Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Ekonomi Politik Kelembagaan, Penataan PKL, Kebijakan Kota

Actions (login required)

View Item