Aini, Hanifa (2025) PELAKSANAAN WAKAF UANG OLEH PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (PBWI) PROVINSI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (110kB) |
![]() |
Text (BAB I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (468kB) |
![]() |
Text (BAB IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (73kB) |
![]() |
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (225kB) |
![]() |
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Di Indonesia, lembaga independen yang dibentuk melalui UU Wakaf untuk mengelola wakaf uang adalah Bada Wakaf Indonesia yang dapat membentuk perwakilan di setiap daerah. Ketentuan ini diatur melalui Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Wakaf. Perwakilan BWI (PBWI) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perwakilan telah membentuk berbagai program, namun belum melaksanakan tugas dengan maksimal sebagaimana diamanatkan pada Pasal 49 Ayat (1) UU Wakaf, yang ditandai dengan masih jauhnya jumlah target pengumpulan wakaf uang dan belum didistribusikan hasil manfaatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan wakaf uang oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Provinsi Sumatera Barat, (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Provinsi Sumatera Barat dan solusi untuk menghadapinya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana peneliti akan mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program wakaf uang belum diinvestasikan dan didistribusikan manfaatnya. Tahapan yang baru ditempuh adalah pengumpulan, sementara dana yang telah terhimpun masih mengendap di rekening wadiah PBWI di LKS-PWU, wakif juga tidak mengetahui bagaimana perkembangan hasil manfaat. Penerapan wakaf uang pada PBWI ini juga belum terlaksana secara maksimal, dengan belum dilakukan pengawasan bagi nazhir tidak terdaftar di Prov. Sumbar secara maksimal. Kendala pelaksanaan wakaf uang ini karena tahapan pemanfaatan wakaf uang yang membutuhkan waktu relatif lama, belum maksimalnya pelaksanaan regulasi wakaf, sosialisasi wakaf uang yang belum terlaksana dengan maksimal, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Adapun sosialisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan wakaf uang adalah dengan meningkatkan pengumpulan wakaf uang, diperlukannya tindak lanjut atas ketidaksesuaian pelaksanaan regulasi, dan pelaksanaan sosialisasi wakaf uang. Dengan persoalan ini, wakaf uang belum dapat berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.; Dr. Yasniwati, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Wakaf, Wakaf Uang, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 16 Apr 2025 03:00 |
Last Modified: | 16 Apr 2025 03:00 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/493219 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |