PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SECARA TERPISAH KEPADA ORANG TUA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg)

Nadira Ayisha, Fardha (2025) PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR SECARA TERPISAH KEPADA ORANG TUA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hak asuh anak merupakan salah satu permasalahan hukum keluarga yang sering muncul setelah terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Pada dasarnya, hak asuh anak dibawah umur idealnya diserahkan kepada ibu. Namun, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila ibu terbukti berperilaku tidak patut atau jika pengalihan tersebut demi kepentingan terbaik anak. Meski demikian, faktanya, praktik di pengadilan menunjukkan adanya putusan hakim yang membagi hak asuh anak secara terpisah kepada ibu dan ayah. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg yang memutuskan hak asuh anak-anak dibawah umur tidak sepenuhnya diberikan kepada salah satu orang tua saja, dimana anak pertama diberikan hak pengasuhan kepada ayah kandungnya dan hak pengasuhan anak kedua diberikan kepada ibu kandungnya. Putusan ini menciptakan kondisi yang mengkhawatirkan dalam penetapan hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian, dimana seharusnya kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolak ukur dan prioritas utama dalam pertimbangan hakim. Padahal hak asuh tunggal dinilai lebih sedikit kemudaratannya terhadap anak, khususnya dari segi yuridis, yakni lebih berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik anak atau the best interest of the child. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus terhadap 2 (dua) hal utama yaitu 1.) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg terkait penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian? dan 2.) Bagaimana akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang digambarkan secara deskriptif, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg yaitu kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan tidak memisahkan anak yang sudah tinggal masing-masing bersama ayah dan ibunya agar tetap menjaga stabilitas emosional anak untuk mencegah penyesuaian kembali kondisi psikologis anak-anak yang mungkin terjadi jika mereka dipindahkan dari satu orang tua ke orang tua lainnya. Disisi lain, banyak aspek yang harus diperhatikan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diimplementasikan dengan baik sehingga potensi masalah berkelanjutan dalam pemenuhan hak-hak anak dapat diminimalisir. Akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur secara terpisah kepada orang tua akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg yaitu adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak serta pengaturan hubungan antara anak dengan kedua orang tua.

Actions (login required)

View Item