KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI KONSEP MENGUASAI NEGARA

Leony Rahmawati, Agustin (2025) KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI KONSEP MENGUASAI NEGARA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (369kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 negara diberikan kewenangan untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dibuat untuk mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Namun pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara banyak menimbulkan konflik terutama dalam pengadaan tanah di wilayah Kalimantan Timur. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah pertama, Apakah pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara telah sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Kedua, Bagaimana pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara mencerminkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan konsep hak menguasai negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, metode pengumpulan data studi dokumen, analisis data yang dingunakan yaitu kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penelitian ini mengkaji tentang konstitusionalitas pengaturan pengelolaan dan pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara. Terdapat peraturan yang tumpang tindih secara vertikal dalam pemberian jangka waktu hak guna usaha di Ibu Kota Nusantara yang mengakib/atkan terjadinya inkonstitusional. Kedua, Penelitian ini menemukan keterkaitan hak kepemilikan dan penguasaan negara untuk kepentingan umum Namun, Undang-Undang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya menjamin bahwa pemilik tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara akan menerima kompensasi yang adil dan layak. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan kepastian hukum terhadap kehidupan masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Actions (login required)

View Item