PENGAWASAN PERIZINAN TERHADAP USAHA PARIWISATA KARAOKE DI KOTA PADANG

Sephia, Della (2025) PENGAWASAN PERIZINAN TERHADAP USAHA PARIWISATA KARAOKE DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (47kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (121kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam melakukan usaha setiap manusia mempunyai hak yang sama. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia”. Artinya hak-hak manusia tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 ayat (1) “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi pendidikan yang ingin membuka usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengawasan perizinan terhadap usaha pariwisata di Kota Padang dan apa kendala dalam pengurusan izin usaha pariwisata di Kota Padang selama penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Padang. Oleh karena itu penegakan hukum dan pengawasan usaha diperlukan untuk mengendalikan penyelenggaraan usaha karaoke agar berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan objek penelitian adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Padang dan Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Kota Padang yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin untuk usaha karaoke serta tempat usaha karaoke yang beroperasi di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi di lapangan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan usaha karaoke. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara dan observasi lalu melakukan analisis terhadap data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan perizinan usaha karaoke belum berjalan secara maksimal karena masih banyak permasalahan yang terjadi mulai dari proses pemberian izin yang kurang efektif sampai masih banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan secara berulang. Proses pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Kota Padang sebagai regulator penyelenggaraan usaha karaoke, pengusaha karaoke, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan usaha karaoke menjadi kendala- kendala utama yang mempengaruhi tegaknya hukum perizinan usaha karaoke di Kota Padang. Kata Kunci: Pengawasan, Hukum Perizinan, Usaha Karaoke

Actions (login required)

View Item