Politik Hukum Perubahan Ketentuan Batas Usia dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Farizma, Wahyu Rizki (2025) Politik Hukum Perubahan Ketentuan Batas Usia dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (17MB)
	Text (Bab I_Pendahuluan) Bab I_Pendahuluan.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Bab IV_Penutup) BAB IV_ Penutup.pdf - Published Version Download (268kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Full Skripsi) Full Skripsi_Wahyu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hakim Konstitusi merupakan jabatan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai syarat pengisiannya, termasuk batas usia dan masa jabatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa kali mengalami perubahan. Menariknya, setiap perubahan undang-undang tersebut hampir selalu menyasar pengaturan batas usia dan masa jabatan Hakim Konstitusi. Namun, perubahan tersebut kerap dilakukan tanpa kajian akademik yang komprehensif dan lebih didorong oleh pertimbangan politis dan pragmatis pembentuk undang-undang. Hal ini berimplikasi pada terganggunya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana politik hukum pengaturan batas usia Hakim Konstitusi? dan kedua, bagaimana politik hukum pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma mengenai batas usia dan masa jabatan Hakim Konstitusi tidak mencerminkan upaya pembaruan hukum berbasis akademik, melainkan cenderung bersifat transaksional dan politis. Perubahan tersebut mengarah pada pergeseran konfigurasi politik dari demokratis menjadi otoriter, sebagaimana tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menghasilkan produk hukum represif dan melemahkan independensi Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item