PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

Ibrahim Tito, Marlinov (2025) PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Skipsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tugas pemerintahan dapat berjalan dengan lancar jika pegawai negeri sipil tersebut memiliki kemampuan dan kualitas serta kedisiplinan yang tinggi, pegawai negeri sipil yang seharusnya menjadi mesin utama birokrasi untuk melaksanakan tugas pemerintahan masih adanya pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang mana pelanggaran disiplin sedang memberikan dampak negatif pada instansi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisis tentang penerapan hukuman disiplin sedang pada pegawai negeri sipil. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama bagaimana mekanisme penerapan hukuman disiplin sedang pada pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan kedua bagaimana pencegahan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penerapan hukuman disiplin sedang pada pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mulai dari adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil diketahui dari laporan pengaduan yang kemudian dilakukan telaahan, hasil telaahan tersebut dibaca dan diamati oleh kepala kejaksaan tinggi yang apabila kepala kejaksaan tinggi setuju diterbitkanlah surat perintah klarifikasi terhadap oknum pegawai negeri sipil dengan menunjuk tim pelaksana klarifikasi tersebut, setelah dilaksanakan klarifikasi dibuatlah berkas hasil klarifikasi oleh tim klarifikasi dengan saran untuk ditingkatkan pada tahap inspeksi kasus yang kemudian diserahkan kepada kepala kejaksaan tinggi, setelah dibaca dan diamati oleh kepala kejaksaan tinggi apabila setuju dengan saran tim klarifikasi maka kepala kejaksaan tinggi akan menerbitkan surat perintah inspeksi kasus terhadap oknum pegawai negeri sipil dengan menunjuk tim pelaksana inspeksi kasus, setelah dilaksanakan inspeksi kasus dibuatlah berkas hasil inspeksi dengan saran untuk dijatuhi hukuman disiplin kepada oknum pegawai negeri sipil apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang kemudian diserahkan kepada kepala kejaksaan tinggi, apabila kepala kejaksaan tinggi setuju dengan saran tim inspeksi kasus maka dibuatkanlah surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap oknum pegawai negeri sipil yang kemudian disampaikan kepada oknum pegawai negeri sipil tersebut. Pencegahan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu pembekalan calon pegawai negeri sipil dengan pembelajaran disiplin pegawai negeri sipil, pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan, sering dilakukan inspeksi mendadak oleh pimpinan satuan kerja, harus berintegrasi, wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item