Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Tahun 2022-2023

Muhammad Fharhan, Putra (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Tahun 2022-2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB 1.pdf - Published Version Download (559kB)
	Text (Bab Akhir Penutup dan Saran) Bab Akhir Penutup dan Saran.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Draft Skripsi Muhammad Fharhan Putra) Draft Skripsi Muhammad Fharhan Putra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Implementasi perda tentang KLA di Kota Padang berhasil meraih penghargaan predikat kategori utama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak tahun 2022-2023. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus instrumental, dan teknik pengumpulan data berupa data sekunder, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Adapun hasil penelitian ini ialah pertama, aspek standar dan tujuan kebijakan Kota Layak Anak berjalan sesuai dengan pemenuhan hak anak yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Kedua, aspek sumber daya telah dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, komunikasi antar organisasi belum berjalan secara efektif, dikarenakan masih sulitnya Gugus Tugas KLA dalam mengkolektifkan data, serta komunikasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan masih minim dikarenakan lembaga-lembaga yang disediakan Pemerintah Kota untuk konseling dan edukasi pola asuh anak jarang dikunjungi oleh masyarakat. Keempat, disposisi pelaksana sangat baik terhadap kebijakan ini dikarenakan adanya satu pemahaman yang sama terhadap kebijakan ini. Kelima, karakteristik pelaksana, pemerintah kota berkomitmen tinggi dalam pemenuhan hak anak dengan menjadikan Kota Padang sebagai Kota Ramah Anak. Keenam, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan dikarenakan maraknya kasus kekerasan pada anak disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pola asuh anak dengan baik. Kata Kunci: Implementasi, Kota Layak Anak, 5 Klaster Hak Anak

Actions (login required)

View Item