REHABILITASI TERHADAP NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Aqilla Velia, Vella (2025) REHABILITASI TERHADAP NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK VAV.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Bab I) BAB I VAV.pdf - Published Version Download (522kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB PENUTUP VAV.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN VAV.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL VELLA AQILLA VELIA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Selain itu, majelis pengawas juga berwenang memberikan sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Keputusannya itu bersifat final. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, seperti Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Drs. Gunawan Tedjo, SH.M.H., yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT, tertanggal 23 Februari 2021. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Putusan Kasasi Nomor: 13 K/TUN/2022, tertanggal 21 Februari 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Notaris Gunawan tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi atau pemulihan nama baik sebagai seorang Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, pengaturan, dan pelaksanaan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data primernya diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat dan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Khusus Jakarta yaitu dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap Notaris dalam hal sanksi adminsitratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh PTUN. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta belum terlaksana. Hal ini dikarenakan Notaris Gunawan telah pensiun sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pembatalan dan pencabutan sanksi teguran tertulis terhadap Notaris Gunawan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan PTUN Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT, dan adanya kabar bahwa Notaris Gunawan telah meninggal dunia. Kata kunci: Rehabilitasi, Sanksi Administratif, dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Actions (login required)

View Item