PENDAFTARAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad, Faizka (2025) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Memaknai Ketentuan Pasal 5 beserta Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), ditarik kesimpulan bahwa hukum agraria yang berlaku ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Provinsi Sumatera Barat, dalam konteks Hukum Adat Minangkabau, seluruh tanah baik beserta yang di dalamnya maupun dipermukaannya diartikan sebagai ulayat. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengintruksikan untuk menjamin kepastian hukum terhadap sebuah bidang tanah harus diadakannya kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membuka peluang tanah ulayat dapat didaftarkan dan diberikan hak pengelolaan diatasnya. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, pada tahun 2021 diadakannya program Pilot Project Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat nagari melalui program Percontohan Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungayang Kabupaten Tanag Datar? (2) Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pendaftaran tanah ulayat nagari di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar? (3) Bagaimana tindak lanjut dari tanah ulayat nagari yang telah di daftarkan atas nama KAN Nagari Sungayang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat dekriptif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat nagari di Nagari Sungayang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terlaksana dengan sukses (2) Peranan KAN sebagai subjek penguasaan terhadap tanah ulayat dalam pendaftaran tanah ulayat mengajukan permohonan untuk dilakukannya pendaftaran tanah ulayat nagari (3) Tindak lanjut pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan hukum di atas tanah khususnya untuk Perkebunan dan pertanian Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat.

Actions (login required)

View Item