PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA MODAL DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA: PENGUJIAN LEGISLATIVE POWER SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Regina, Usman (2019) PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA MODAL DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA: PENGUJIAN LEGISLATIVE POWER SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (454kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (315kB) | Preview
Preview	Text (Bab V Penutup) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (360kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Thesis fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi di indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah variabel legislative power dapat memoderasi pengaruh variabel kekayaan daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2011 hingga tahun 2015 sebanyak 170 populasi. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 149 provinsi selama lima tahun. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan metode Moderate Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Temuan juga menunjukkan bahwa legislative power tidak dapat memoderasi pengaruh antara kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, namun legislative power dapat memperlemah hubungan antara belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item