PENERTIBAN PENGUASAAN ASET PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO) SECARA ILEGAL DI KOTA BUKITTINGGI

Mifthahul Khairil, Mirza (2025) PENERTIBAN PENGUASAAN ASET PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA (PERSERO) SECARA ILEGAL DI KOTA BUKITTINGGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

UU No.5/1960 menyatakan bahwa tanah yang merupakan elemen penting bagi Indonesia termasuk didalamnya tanah milik negara/barang milik negara yang dikelola oleh BUMN. Bahwa menurut aturanya yaitu PP No.28/2020 setiap BMN dalam manajemen pengelolaannya dibawah BUMN yang ditunjuk, termasuk didalamnya PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat. Aset PT KAI yang berada di Kota Bukittinggi diketahui terdapat penguasaan oleh pihak ketiga yang dikuasai secara ilegal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya Penertiban Penguasaan Aset PT KAI (PERSERO) Secara Ilegal di Kota Bukittinggi?2. Apa Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Dalam Penertiban Penguasaan Aset PT KAI (PERSERO) Secara Ilegal di Kota Bukittinggi, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersikap deskriptif. Dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan studi dokumen. Kemudian hasil temuan dalam penelitian ini di analisis melalui metode analisis kualitatif-kuantitatif. Untuk mendapatkan data yang valid penulis melakukan wawancara kepada: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat dan masyarakat yang melakukan penguasaan terhadap tanah aset PT KAI di Kota Bukittinggi. Dapat disimpulkan upaya Penertiban Terhadap Penguasaan Ilegal Aset PT KAI masih belum maksimal dilakukan oleh PT KAI Divre I, karena masih adanya kasus penguasaan aset PT KAI secara illegal oleh masyarakat di Kota Bukittingi dan masih terdapat hambatan yang masih belum diselesaikan oleh pihak PT KAI Divre II yaitu, pelepasan aset yang akan merugikan PT KAI, kepentingan pihak lain dengan mensertipikatkan aset PT KAI, kerugian PT KAI dalam ganti rugi materil dalam penertiban penguasaan illegal aset PT KAI oleh Masyarakat.

Actions (login required)

View Item