PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI OLEH PT. KERETA API INDONESIA DI KOTA PADANG PANJANG

Vanessa, Yoko (2025) PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG DIPUNYAI OLEH PT. KERETA API INDONESIA DI KOTA PADANG PANJANG. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak yoko.pdf - Published Version Download (84kB)
	Text (Bab I) BAB I yoko.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Bab Penutup/Akhir) penutup tesis yoko.pdf - Published Version Download (42kB)
	Text (Daftar Pustaka) dapus tesis yoko.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Tesis Full) fiinal tesis yoko.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Beberapa tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang tidak difungsikan lagi secara optimal, dikarenakan sebagian rel-rel kereta api tersebut telah tertimbun oleh bangunan masyarakat sekitar mengakibatkan sebagian tanah aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) banyak yang telah digunakan oleh masyarakat disekitarnya.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana upaya perlindungan hukum hak atas tanah yang dipunyai oleh PT. Kereta Api Indonesia untuk melindungi hak-hak atas tanah di Padang Panjang 2.Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia dalam melindungi hak-hak atas tanah di Padang Panjang. Penelitan ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil Penelitian adalah Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia upaya yang dilakukan oleh PT. KAI dalam melindungi aset-asetnya yang berupa tanah baik sudah disertifikatkan maupun belum disertifikatkan ada 3 cara yang dilakukan yaitu 1. Sertikasi, 2. Penandaan, 3. Pemasangan Pelang Di Pelang tersebut disebutkan luas tanahnya. Adapun perlindungan hukumnya terbagi atas 2 yakni, perlindungan hukum presentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum presentif berupa adanya perjanjian sewa-menyewa, sedangkan perlindungan hukum represif belum terjadi di padang panjang karena belum adanya tindakan dari PT. KAI. Kendala yang dihadapi oleh pihak PT. KAI Divre II Sumbar yaitu pengumpulan waktu yang harus pas dan anggaran dari KAI pusat. Untuk menanggulanginya dilakukan perikatan dengan orang yang memanfaatkan agar tidak diserobot atau dimiliki secara illegal Adanya kepadatan bangunan yang berada di sempadan rel kereta api, hal tersebut berdampak menyulitkan pihak PT. KAI untuk melakukan penertiban atau pengosongan lahan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kereta Api Indonesia, Hak Atas Tanah

Actions (login required)

View Item