PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BPOM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYERAHAN PSIKOTROPIKA DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DI SUMATERA BARAT. (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang)

rio, mardion (2019) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BPOM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYERAHAN PSIKOTROPIKA DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DI SUMATERA BARAT. (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover + Abstrak pdf.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I PDF.pdf - Published Version Download (355kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB IV PDF.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DaftarPustaka PDF.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) Full Tesis PDF.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BPOM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYERAHAN PSIKOTROPIKA DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DI SUMATERA BARAT.” (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang) (Rio Mardion, 1620112037, Magister Ilmu Hukum, Tahun 2016, Jumlah Halaman 142, Bimbingan Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH dan Dr. Siska Elvandari, SH. MH) ABSTRAK Kesehatan sebagai isu HAM dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Di sektor kesehatan adanya puskesmas dalam pelayanan kefarmasian menjamin Ketersediaan Psikotropika sesuai kebutuhan yang nyata dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Psikotropika berkhasiat sebagai obat, dalam perkembangan disalahgunakan karena peredaran secara illegal dan menjadi nomenklatur baru dalam kejahatan yang diatur Undang-undang No 5 tahun 1997. Penegakan hukum dalam kejahatan dalam Sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (empat) lembaga yang bersinergi yaitu Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakat. pasal 56 UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BPOM RI mengawasi obat dan makanan Pengawasan Selama Beredar dan Sebelum Beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan memenuhi standar. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Balai Besar/Balai POM. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya Dalam Puskesmas sebagai sarana pelayanan kefarmasian dapat menyalurkan Psikotropika dan Peran PPNS BPOM RI dalam melakukan pengawasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sesuai aturan dalam pendistribusian dan penyerahan obat. fungsi dan peran BPOM RI dalam kekhususannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya Dalam pengawasan yang menujukan adanya dugaan adanya pelanggaran pidana dibidang obat termasuk Psikotopika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: - Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, BPOM, Pengawasan, Penyalahgunaan, Penyerahan, Psikotropika, Puskesmas THE ROLE OF ANNOUNCEMENTS OF CIVIL SERVANTS OF CIVIL SERVANTS IN DOING SUPERVISION ON THE ABUSE OF PSYCHOTROPIC DELIVERY AT THE SUMMARY OF WEST PUSKESMAS. (Case Study of the Center for Drug and Food Control in Padang) (Rio Mardion, 1620112037, Master of Law, 2016, Number of Pages 142, Guidance of Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH and Dr. Siska Elvandari, SH. MH) ABSTRACT Health as an issue of human rights is carried out based on non-discriminatory, participatory and sustainable principles in the framework of establishing Indonesia's human resources and increasing the nation's resilience and competitiveness for national development. In the health sector there is a health center in pharmacy services guaranteeing the availability of psychotropics according to real needs and used in accordance with their designation. Psychotropic medicine is efficacious as a drug, in the development of being misused due to illegal distribution and becoming a new nomenclature in crime regulated by Law No. 5 of 1997. Law enforcement in crimes in the Indonesian criminal justice system has 4 (four) synergy institutions namely Police (Investigators), Prosecutors, Courts and Community Institutions. Article 56 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropic mentions the Department of Civil Servant Investigator responsible for the health sector. BPOM RI oversees drug and food supervision during circulation and before circulating as a preventive measure to guarantee drugs and meet standards. conduct intelligence and investigation in the field of supervision of drugs and food including the Central Office / Balai POM. This study uses a problem approach that is carried out in a sociological juridical manner, meaning that research on legal issues is carried out sociologically or pay attention to other social aspects and institutions. determined according to the rules in the distribution and delivery of drugs. the functions and roles of BPOM RI in its specialty as an apparatus authorized to conduct investigations and investigations are required to complete their duties and obligations. In supervision that indicates the alleged criminal violation in the field of medicine, including Psychotopics in accordance with statutory provisions. Keywords: - Role, Civil Servant Investigator, BPOM, Supervision, Abuse, Submission, Psychotropic, Puskesmas

Actions (login required)

View Item