PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

Farah Tri, Haras (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (351kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia, Penyelenggaraan Penegakan Hukum dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Kepolisian merupakan barisan terdepan dalam melakukan penegakan hukum, Dalam melakukan penegakan hukum, sering kali terdapat kesalahan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada pengaturannya tindak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan bertentangan dengan Pengaturan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar? Kedua, Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar?. Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini yaitu Yuridis Empiris dengan Sifat Penelitian yaitu Deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, dalam beberapa tahun terakhir penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Walaupun, dilihat dari jumlah data laporan setiap tahunnya yang semakin berkurang dan terhadap laporan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah ditindaklanjuti yaitu dengan adanya upaya damai antara korban dengan pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di sisi lain korban merasa bahwa keadilan belum ditegakan dengan baik karena tidak sesuai berdasarkan fakta yang ada. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sumatera Barat antara lain adanya budaya ingin melindungi rekan baik itu secara kode etik maupun secara pidana, kurangnya profesionalisme Aparat Kepolisian yang melakukan tugas dan kewenangannya, dan adanya intervensi kekuasaan, baik dalam intervensi petinggi politik yang memiliki kepentingan pribadi maupun intervensi dari atasan kepada Aparat Penegak Hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan di wilayah Hukum Polda Sumbar. Terhadap kendala yang dihadapi, maka solusi yang diberikan oleh pihak kepolisian Sumatera Barat antara lain yaitu dengan Mengadakan pelatihan, Melakukan pengawasan secara internal, Mengadakan sosialisasi hukum dan memberikan arahan kesadaran akan hukum, dan Menyediakan layanan konseling bagi anggota kepolisian.

Actions (login required)

View Item