IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAl D1 KOTA PADANG

AULIA, WENO (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAl D1 KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ADMINISTRASI NEGARA 2014 WENO AULIA 07194028.pdf Download (5MB)

Abstract

Weno Aulia, No. BP: 07194028,. Implementasi PP No 38 Tahun 2011Tentang Sungai Di Kota Padang. Jurusan Umu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2014. Dibimbing oleh: Kusdarini, SJP, MJPA dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 85 fmiiamaii deffgan referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 2 skripsi, 2 perundang-undangan, 5 dokumen, dan 11 website. Penelitian Implementasi PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana PP No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Di Kota Padang dimana yang menjadi implementornya adalah Bapedalda Kota Padang. Penelitaian ini menggunakan pendekatan dengan melihat kepada Perda No 3 tahun 2006 mengenai Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terjadinya bentuk pencemaran air yang terjadi di Kota Padang seperti kotornya air sungai, banyaknya bahan pencemar air sungai yaitu sampah dan limbah pabrik yang beroperasi di Kota Padang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi Kemudian untuk melihat kinerja tersebut dari hasil penelitian, maka dilakukan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi George C. Edwards IH, yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PP No 38 Tahun 2011Tentang Sungai Di Kota Padang belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya bentuk pencemaran sungai akibat pembuangan sampah dan limbah ke dalam sungai sehingga mengubah bentuk dan warna sungai menjadi keruh dan kotor. Ketidak lancaran pelaksanaan kebijakan ini terlihat dan ketidak jelasan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementor yang tidak mengatur mengenai penanganan pencemaran sungai yang diakibatkan pembuangan sampah kedalam sungai oleh masyarakat,karena dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai penanganan limbah yang berasal dari badan usaha dan pabrik-pabrik namun tidak menjelaskan tugas Bapedalda dalam menangani penyebab pencemaran sungai yang berasal dari masyarakat seperti yang tertuang dalam Perda Kota Padang No 3 Tahun 2006. Selain itu ketersediaan informasi yang belum memadai, serta disposisi implementor yang masih rendah. Namun, untuk sumber daya staff, wewenang, struktur birokrasi dan fasilitas dapat dikatakan sudah sesuai dengan tupoksi Bapedalda,

Actions (login required)

View Item