Wisnu, Kumala (2015) Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Skripsi Full Teks)
HUKUM PERDATA MURNI 2015 WISNU KUMALA 1110112016.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB) |
Abstract
Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bahwa Penyelesaian Sengketa Konsumen Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan) Ataupun Melalui Jalur Non-Litigasi (Diluar Pengadilan). Lembaga Yang Diberi Amanah Oleh UUPK Untuk Menyelesaikan Sengketa Di Luar Persidangan Tersebut Adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Di Kota Padang, Sejak Awal Didirikan (2006) Hingga Saat Ini (2015) BPSK Kota Padang Telah Banyak Menerima Sejumlah Laporan Kasus Mengenai Sengketa Yang Terja Diantara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Di Kota Padang. Tentunya Dengan Masuknya Kasus Tersebut, Diharapkan BPSK. Mampu Untuk Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang. Untuk Itu Agar Mengetahui Efektif Atau Tidaknya BPSK Kota Padang Saya Tertarik Melakukan Penelitian Terhadap Efektivitus BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang. Adapun Perumusan Masalah Dari Penelitian Ini Adalah Bagaimana Efektivitas BPSK Dalam Menyelesikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang, Serta Apa Kendala Yang Dihadapi BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang. Skripsi Ini Ditulis Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa BPSK Dapat Dikatakan Efektif Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Prestasi Yang Pernah Diraih Oleh BPSK Kota Padang, Salah Satunya Yaitu Pada Tahun 2012, BPSK Kota Padang Memenangi "BPSK Awards". Tidak Jauh Berbeda Dengan Tahun 2012, Pada Tahun 2013 Dan 2014 Pun BPSK Kota Padang Masih Dapat Dikatakan Efektif. Karena Dari Sekian Banyaknya Kasus Yang Telah Diselesaikan Oleh BPSK Kota Padang, Yang Diajukan Keberatan Ke Pengadilan Hanyalah Sebanyak 12 Kasus Dari 177 Kasus. Hal Itu Menunjukkan Bahwa Putusan BPSK Kota Padang Tepat Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Kota Padang, Sehingga Dapat Diterima Oleh Para Pihak Yang Bersengketa. Sedangkan Kendala Yang Dihadapi Yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Seria Koordinasi Dengan Pihak Luar Yaitu Seperti (Kejaksaan Dan Kepolisian). Maka Untuk Medukung Kinerja BPSK Agar Lebih Baik Lagi, Perlunya Peran Serta Semua Pihak, Terutama Pemerintah Sebagai Pemegang Kebijakan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Hj.Ulfanora,S.H.,M.H ; Misnar Syam S.H.,M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Pustakawan Marne Dardanellen |
Date Deposited: | 14 Feb 2025 04:41 |
Last Modified: | 14 Feb 2025 04:41 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/488561 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |