Pelaksanaan Perkawinan Poligami Dikenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baku Kab. 50 Kota Setelah Berlaku UU No. 1 Tahun 1974

Putra, Darwishadi (2013) Pelaksanaan Perkawinan Poligami Dikenagarian Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baku Kab. 50 Kota Setelah Berlaku UU No. 1 Tahun 1974. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM PERDATA 2013 DARWIS HADI PUTRA 06140206.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami adalah perkawinan dari seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemaduan. Pada dasarnya dalam pasal 3 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dengan tegas bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita mempunyai seorang suami. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini akan mengangkat pokok 1) permasalahan tentang gambaran umum Perkawinan Poligami Kenagarian Manggilang, 2) pelaksanaan poligami di Kenagarian Manggilang, serta 3) pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Kepada Pihak Istri Kedua dan Seterusnya dan anak-anaknya Setelah Suami Meninggal Dunia Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kenagarian Manggilang. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menitik beraikan pada pelaksanaan hukun dalam masyarakat. Hasil penelitian 1) Dari keterangan para ulama dan pemuka masyarakat para penduduk Kenagarian Manggilang kebanyakan yang melakukan Perkawinan Poligami enggan mendaftarkan dirinya ke Instansi Pemerintahan seperti Pengadilan Agama atau KUA karena mereka melakukan Perkawinan Poligami tersebut tidak mendapat izin/persetujuan dari istri pertama. 2) Pelaksanaan perkawinan poligami di kenagarian manggilang mempunyai dua (2) cara; a) Perkawinan poligami yang resmi yang mendaftarkan dirinya ke pengadilan agama dan tercatat di Kantor KUA Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota. b) Perkawinan Poligami yang tidak mengajukan permohonan ke pengadilan hanya menikah secara agama dengan dilakukan oleh para ulama seteropat. 3) Bapyak terjadinya kasus dalam pembagian harta benda dari perkawinan poligami di Kenagarian Manggilang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kurangnya pendidikan mayarakat, dan kekurang pahaman tentang hukum atau aturan-aturan yang telah ditentukan dalam pembagian harta Poligami.

Actions (login required)

View Item