Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Jamlis, Jamlis (2014) Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2014 JAMLIS 0810113434.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Konsep Negara Kesatuan yang memerlukan pemerintahan daerah, dimana dalam pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, Kepala Daerah dipilih secara demokrtatis. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) merupakan amanat yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4). Dua model sistem pemilihan, baik melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, peranan partai politik sangat dominan. Pada sistem pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui badan legislatif daerah DPRD. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, tetapi pasangan calon harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan dalam penulisan ini: Pertama, bagaimana pengisian jabatan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, bagaimana bentuk model yang ideal pengisian jabatan Kepala Daerah dalam mewujudkan demokrtatisasi di daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih terdapat kekurangan, kekurangan tersebut dapat di penuhi oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pemerintah telah melakukan langkah tepat yang berdampak terbentuknya pola hubungan kewenangan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih demokratis. Model yang ideal dalam pengisian jabatan Kepala Daerah yaitu dengan model pemilihan langsung. walaupun di anggap memiliki implikasi yang merugikan namun pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus tetap di pertahankan. Hal ini lahir dari pandangan untuk meningkatkan demokrasi di tingkat lokal dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.

Actions (login required)

View Item