Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Narapidana Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009

Pujiandri, Putu (2013) Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Narapidana Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang Pada Pemilihan Umum Tahun 2009. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 PUTU PUJIANDRI 0810113458.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan sepenuhnya dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Didalam negara Indonesia sendiri pengakuan dan pengukuhan terhadap Hak Asasi Manusia telah di atur di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengaturan tersebut dituangkan pada pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Salah satu ruang lingkup Hak Asasi Manusia tersebut yang menjadi perhatian pokok adalah partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dalam bentuk hak pilih, baik itu hak pilih yang diberikan oleh masyarakat unun atau narapidana. Narapidana mempunyai hak yang pada hakikatnya adalah warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan, yang sepenuhnya diatur berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana mempunyai hak mengeluarkan pendapat serta fikirannya untuk menentukan siapa calon pemimpin yang ia pilih kelak untuk memimpin pemerintahan dalam 5 tahun mendatang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: pertama, mengenai pengaturan dan pelaksanaan hak pilih bagi Narapidana dalam pemilihan umum legislatif di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Padang Tahun 2009 dan kedua, apa saja bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Padang Tahun 2009. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa yuridis sosiologis. kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam pelaksanaanya, tahapan pemilu yang diterapkan di LP Helas II A Kota Padang berjalan dengan lancar dan aman sesuai amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2008. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak pilih bagi narapidana yaitu dalam Menentukan daftar pemilih tetap (DPT), dan penggunaan surat suara cadangan yang tidak maksimal. Oleh karena itu diharapkan akan adanya peraturan yang tegas dan kerja sama antara lembaga penegak hukum serta pihak lembaga pemasyarakatan dengan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan data yang akurat, secara substansial ketentuan dan tahapan pemilu tidak boleh merenggut hak pilih warga negara.

Actions (login required)

View Item