Status Kewarganegaraan Dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Yudianto, Prasetyo (2013) Status Kewarganegaraan Dan Perlindungan Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 PRASETYO YUDIANTO 0810113243.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan. Akan tetapi di dalam undang-undan gini masih banyak kekurangan yang banyak merugikan para pelaku perkawinan campuran. Terutama bagi status anak akibat perkawinan campuran, karena banyaknya pelaku perkawinan campuran merasa dirugikan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setelah lahirya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia membuat para pelaku perkawinan campuran sedikit lebih tenang karena di dalam undang-undang ini pemberian perlindungan bagi warganegara diatur lebih baik dari pada undang-undang yang lama. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak yang lahir akibat perkawinan campuran diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas yang berlaku sampai mereka berumur 18 tahun. Namun di dalam undang-undang ini masih ada kekurangan yaitu pendaftaran anak akibat perkawinan campuran hanya bisa didaftarkan sampai tanggal 1 Agustus 2010, sedangkan anak yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneJifi bahan pustaka ahli data sekunder. Sifai penelitian bersifat deskriptif. Pembahasan masalah dari penulisan ini, 1. Status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai umur 21 tahun untuk memilih kewarganegaraannya. 2. Bagi anak yang didaftarkan sebelum tenggang waktu 1 Agustus 2010 anak tersebut diberikan perlindungan hokum dari negara scpcrti perlindungan untuk mcnjalankan ibadab dan mendapatkan pcndidikan. Dari penulisan ini maka didapat kesimpulan 1. Status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas sampai umur 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai umur 21 tahun untuk memilih kewarganegaraannya. 2. Bagi anak yang didaftarkan sebelum tenggang waktu 1 Agustus 2010 anak tersebut diberikan perlindungan hukum dari negara seperti perlindungan untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan pendidikan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah 1. Diharapkan undang-undang yang baru lebih mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat perkawinan campuran. 2. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia agar anak yang belum didaftarican mendapatkan perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item