Adelina, Novi Yanthy (2013) Keterwakilan Perempuan Didewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sumatera Utara Periode 2009-2014. S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Skripsi Full Teks)
HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 NOVIYANTHY ADELINA 0910112059.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera beijumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki Jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian Juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Sementara Pada periode selanjutnya yaitu periode 2009-2014, anggota dewan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara berjumlah 100 (seratus) orang, keterwakilan perempuan pada periode ini mengalami peningkatan menjadi 16 orang, artinya lebih banyak dari periode sebelumnya. Namun, tentunya jumlah anggota dewan perempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota dewan laki-laki. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014? 2) Apakah kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014? 3)Bagaimanakah upaya yang dilakukan guna meningkalkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara periode selanjumya? Dari hasil penelitian terlihat bahwa Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Sedangkan kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Kompetisi perempuan untuk duduk di bangku politik masih rendah, kendala juga berasal dari kebijakan masing-masing partai. Sementara upaya yang dilakukan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah KPU diminta juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mengenai 30 persen keterwakilan perempuan, upaya dapat dilakukan dari partai politik itu sendiri, setiap lini organisasi dan pemerintah diminta untuk memberi kesempatan sebesar-besamya kepada kaum perempuan. Dalam penullsan skripsi ini, pendekalan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapalkan data primer. Dengan adanya kebijakan dari partai politik untuk memperhatikan ketenvakilan perempuan agar dapat duduk dalam parlemen, serta adanya sangsi yang tegas dalam Undang-undang mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak akan lulus verifikasi partai politik, karena hal ini nantinya akan berpenganih terhadap keterwakilan perempuan di parlemen, KPU juga diharapkan memiliki peranan untuk mensosialisasikan keterwakilan perempuan kepada masyarakat maupun partai-partai politik, maka diharapkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat ditingkatkan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Prof.Dr. Saldi Isra, S.H., MPA; Charles Simabura, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
Depositing User: | Pustakawan Marne Dardanellen |
Date Deposited: | 11 Feb 2025 02:40 |
Last Modified: | 11 Feb 2025 02:40 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/488421 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |