Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dilihat Dari Konsepsi Otonomi Daerah Berdsarakan Undang-undang Dasar 1945

Marlina, Lisa (2013) Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dilihat Dari Konsepsi Otonomi Daerah Berdsarakan Undang-undang Dasar 1945. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 LISA MARLINA 0810113349.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Sejak pemilu pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2005 lalu, sejumlah wakil kepada daerah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Ada yang beralasan tidak difungsikan oleh kepala daerah, tidak memiliki kecocokan dengan kepala daerah bahkan ada yang mengundurkan dan dengan alasan untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilu berikutnya sebagai bakal calon kepala daerah. Dengan adanya kekosongan jabatan wakil kepala daerah ini, muncul berbagai wacana. Mulai dari wacana pemisahan pemilihan wakil kepala daerah yang tidak sepaket dengan pemiiihan kepala daerah karena pada prinsipnya hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi tertinggi UUD 1945 kemudian juga muncul wacana penghapusan jabatan wakil kepala daerah karena tugas dari wakilkepala daerah hanya membantu kepala daerah dalam menjaltinkan tugasnya 3rang mana tugas tersebut juga dilakukan oleh sekretaris daerah. Sehubungan dengan ini timbul beberapa permasalahan- 1) Bagmmanakah konsepsi otonomi daerah berdasarkan UUD 1945, 2). Bagaimanakah urgensi jabatan wakil kepala daerah dilihat dan konsepsi otonomi daerah?, 3). Bagaimanakah pengisian jabatan wakil kepala daerah dilihat dan konsepsi otonomi daerah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Peneliti melakukan penelitian //uAwm Normatif dengan menggun^can studi kepustakaan guna memperoleh data sekimder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwasanya secara substansi otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturah perundang-undangan dan itu sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945. Dalam penyelenggaraan unisan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanaan secara adil dan selaras. UU No.32 Tahun 2004 belum mengatur bagaimana cara pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dan perorangan. Dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 maka pengisian kekosongan jabatan wakil kepala Daerah menjadi jelas baik itu untuk pasangan kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun yang berasal dari perseorangan yang didukung masyarakat.

Actions (login required)

View Item