Pengelolaan Mnyak Dan Gas Bumi di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Dahen, Hebib Dwinata (2013) Pengelolaan Mnyak Dan Gas Bumi di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 HEBIB DWINATA DAHEN 0910113356.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20I2 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Taliun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi landasan terakhir yang mempertanyakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam putusan ini menyebutkan Pasal 41 ayat (2) inkonstitusional. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dan dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah; Pertama. Bagaimana Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, Bagaimana Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Penulis menggunakan jenis penclitian yuridis normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sitematika hukum, dan pcrbandlngan hukum. Sumber data yang dlgunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang lelah penulis kemukakan didapatkan bahwa penguasaan minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara hal ini dibuktikan dengan pencantumannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam yaitu, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha yaitu usaha eksplorasi. dan usaha ekspoloitasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD N Rl 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh kementerian terkait sampai dengan tcrbentuknya undang-undang yang baru. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai putusan atas pengajuan judicial review Undang-Undang Migas. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi sebagai upaya untuk menjalankan putusan tersebut.

Actions (login required)

View Item