Desa Sebagai Sistem Pemerintahan Terendah Di Kota Sawahlunto

Darusman, Farid (2013) Desa Sebagai Sistem Pemerintahan Terendah Di Kota Sawahlunto. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 FARID DARUSMAN 07940213.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintah daerah Ini dengan berasaskan Otonomi Daerah maka perlu juga Otonomi Desa dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, karena kedudukan dan kewenangan desa menjadi titik sentral dalam semesta pembicaraan lentang otonomi desa.Di kola Sawahlunto. sistem pemerintahan daerah yang terendah terdiri dari pemerintahan desa dan kelurahan. Penulis melakukan pedekatan masalah secara yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian tentang kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan penerapannya dalam kehidupan schari-hari, yaitu dengan melihat secara langsung Ke lapangan. Untuk itu penulis tertarik membahas 1) Latar belakang pemerintah Kota Sawahlunto memilih Sisiem Pemerintahan Desa. 2) Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa Sebagai Sistem Pemerintahan terendah Di Kota Saswahlunto. Berdasaikan Hasil penelitian yang penulis lakukan Lalar Belakang Pemerintah Kota Sawahlunto memllih Sistem Pemerintahan Desa adalah Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat Pemerintah Kota Sawahlunto memilih sistem pemerintahan desa karena Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemeriniahan dan kepentingan masyarakat yang mempunyai siisunan Hasil berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Desa Sebagai Sistem Pemerintahan terendah Di Kota Sawahlunto adalah Sawahlunto sebagai salahsatu kabupaten kota di provinsi sumatera barat dalam penyelenggaran sistim pemerintahan terendah memilih sistim pemerintahan desa bukan nagari dengan alasan faktor masyarakat dan budaya yang tidak mendukung perubahan dan sistim pemeriniahan desa menjadi sistim pemerintahan nagari dalam penyelengaran sistim pemerintah di kota sawahlunto. Didalam pemerintahan Provinsi terdapat perbedaan kedudukan kola sawahlunto yang memilih .sistim pemerintahan desa bukan nagari dalam perlakuan pemerintahan provinsi kota sawahlunto memakai sistim pemerintahan nagari.

Actions (login required)

View Item