Partisipasi Masvarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang

Muhammad, Fadel (2013) Partisipasi Masvarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 FADEL MUHAMMAD 0910112092.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah salu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undangn Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 53 nya secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang rokok. hal ini menimbulkan konsekuensi logis terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini. yaitu: 1. Apa akibat hukum dari tidak terdapatnya partisipasi masyarakai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. 3. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti langsung ke lapangan serta mendapatkan arsip-arisp maupun berkas yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan lanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang dengan metode pendekatan data primer dandata sekunder. yang mcncakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tcrsebut bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyrakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat dapal saja dijadikan alasan untuk judicial review atau melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari prinsip otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kola Padang Panjang mcmang terlibat secara langsung, namun, keterlibatan nyata masyarakat hanya sebatas dalam pembentukan rancangan, memang dalam pembahasan masyarakat ikut serta namun hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan dari DPRD Kota Padang Panjang

Actions (login required)

View Item