Pelaksanaan Fungsi rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

MUSLIM, ADE SATRIA (2013) Pelaksanaan Fungsi rekrutmen Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM TATA NEGARA 2013 ADE SATRIA MUSLIM 0910112150.pdf Download (2MB)

Abstract

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam membangun pola kehidupan berdemokrasi dengan tetap mengacu kepada kebebasan yang bertanggung jawab. Partai di daerah daJam menjalankan fungsinya, belum mempunyai model standarisasi yang dapat dijadikan pedoman teknis operasional perekrutan anggota partai, mereka cenderung mengadopsi AD dan ART serta pedoman organisasi yang masih bersifat umum. Kemampuan partai dalam merekrut anggota masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Di daerah sendiri. khususnya di kota Payakumbuh terlihat masih minimnya kesadaran politik, pola kehidupan masyarakat yang cenderung berpolitik adalah sebagai pelarian tanpa didukung dengan soft skill dan keinginan merubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih baik ke depannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah l. Bagaimana pengaturan rekrutmen politik sebagai wujud pelaksanaan fungsi partai politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di kota Payakumbuh? 2.Bagaimana pelaksanaan fungsi partai terhadap rekrutmen politik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di kota Payakumbuh ? 3.Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di kota Payakumbuh? Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekalan yuridis sosilogis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke tiga partai di daerah kota Payakumbuh sebagai objek penelitian penulis untuk mendapatkan data primer. Dari hasil penelitian terlihat pada sisi pengaturan masing-masing partai memiliki peraturan tertulis tersendiri yang menyangkut kepada penjabaran yang lebih bersifat teknis dari ketentuan perundang-undangan yang masih umum. Untuk menjadi anggota partai sama-sama mengkedepankan aspek terbuka dan demokratis. Sedangkan dalam hal persyaratan pencalonan anggota legislatif dan eksekutif partai memiliki kriteria tertentu yang lebih lanjut diatur dalam peraturan internal masing-masing partai. Sedangkan dalam prosedur pelaksanaan terdapat kesamaan yakni sama-sama membuat usulan atau rekomendasi terhadap jenjang kepengurusan partai yang lebih tinggi sabagai kepada pimpinan partai tingkat pusat untuk memberiberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan bahan keputusan partai dalam menetapkan calon yang akan diusung. Adapun kendala yang dihadapi partai terkait dengan kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh setiap calon. Terlihat dari hasil penelitian ketentuan tertulis di partai politik daerah masih minim tertutama menyangkut kepada proses pengisian jabatan publik ini, dan ini akan berdampak akan berpotensi terjadinya praktik-praktik hepotisme antara partai dengan calon yang akan diusung. Diharapkan penekanan aturan tertulis mengenai rekrutmen politik ini pada level aturan internal partai lebi'h diperjelas keberadaannya agar partai dapat mengliasilkan kader-kader berkualitas.

Actions (login required)

View Item