Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan (Studi Di Provinsi Sumatera Barat)

JENDRIADI, ANGGI (2014) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan (Studi Di Provinsi Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM REGULER MANDIRI 2014 ANGGI JENDRIADI 1010113111.pdf Download (3MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ujian Nasional merupakan suatu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan ujian nasional dan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan dalam pelaksanaan ujian nasional sehingga pembelajaran sebelum pelaksanaan ujian nasional bisa berjalan dengan baik. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah, yang pertama bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Kedua bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dalam pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke SMPN 10 Padang, SMAN 9 Padang, dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah begitu juga dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan untuk melaksanakan ujian nasional. Walaupun pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat berjalan dengan baik dan mutu pendidikan di Sumbar stabil.

Actions (login required)

View Item