Pelaksanaan Kewenanangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang

IRAWAN, ARIE (2012) Pelaksanaan Kewenanangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text HUKUM HUKUM PIDANA 2012 ARIE IRAWAN 0810113370.pdf Download (2MB)

Abstract

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat. Untuk mengungkap apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu penyidikan, Mengenai proses penyidikan pada umumnya sama, begitu juga pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, hanya saja ditambah dengan beberapa ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, b) Kendala-kendala yang ditemui Jaksa dalam melaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Kendala-kendala dalam penyidikan adalah masih kurangnnya sumber daya manusia, terjadinya mutasi jabatan dilingkungan kejaksaan, sulitnya menghadirkan saksi dan ahli, sulitnya mencari harta kekayaan hasil korupsi yang disembunyikan ataupun telah habis difoya-foyakan tersangka dan tidak adanya ruangan khusus untuk pemeriksaan saksi atau tersangka. Guna perbaikan kedepan maka diperlukan Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, perlunya peningkatan sumber daya manusia, perlunya penambahan personil jaksa terutama dalam hal jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang mungkin dibutuhkan oleh jaksa penyidik dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan.

Actions (login required)

View Item