Ketidakmampuan Thailand Dalam Mengatasi Perdagangan Seks Transnasional Pada Tahun 2016-2022

Salsabila, Salsabila (2025) Ketidakmampuan Thailand Dalam Mengatasi Perdagangan Seks Transnasional Pada Tahun 2016-2022. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (515kB)
	Text (Bab 5 Penutup) Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full- Salsabila.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi permasalahan perdagangan seks transnasional. Thailand sebagai negara asal dan tujuan telah telah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan berbagai kebijakan di level domestik, menjalin kerja sama bilateral, regional serta kerja sama dengan organisasi internasional. Kendati sudah dilakukan berbagai upaya, jumlah kasus perdagangan seks tidak menagalami perubahan yang signifikan. Penulis menggunakan konsep kapasitas negara oleh Robert G. Blanton, Shannon Lindsey Blanton, dan Dursun dengan menganalisis kapasitas negara berdasarkan dua aspek yang terdiri dari efektivitas birokrasi dan kapasitas fiskal. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Thailand dalam mengatasi perdagangan seks dikarenakan aspek penting dalam kapasitas negara untuk mengatasi perdagangai seks belum tercapai yang tergambar dalam beberapa hal. Pertama, tingkat korupsi yang tinggi dikalangan pejabat publik seperti polisi, perwira militer, petugas perbatasan dan politisi untuk memperlancar aksi perdagangan seks. Kedua, lemahnya penegakan hukum terkait kasus perdagangan seks akibat pemberian suap terhadap aparat penegak hukum. Ketiga, kelompok kejatahan yang bekerja sama dengan politisi dan pejabat publik lainnya dalam menjalankan aksi perdagangan seks. Keempat, eksistensi pariwisata seks yang diabaikan pemerintah karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Actions (login required)

View Item